SOSIOLOGI UMUM - Sistem Pondok

Ikhtisar  

Kondisi yang serba tidak cukup seperti tidak mempunyai modal, tidak memiliki pendidikan yang tinggi dan terbatasnya lahan pertanian mendorong para migran sirkuler untuk melakukan usaha mandiri secara kecil-kecilan. Mereka yang bergerak di bidang usaha sisa ini biasanya mereka memulai usaha dengan modal yang terbatas. Namun mereka mempunyai pengalaman cukup tentang proses produksi karena mereka pernah bekerja sebagai karyawan pembuat barang-barang, Sehingga hal itu dijadikan modal besar yang berharga untuk mengembangkan usahanya.

            Adapun yang tergolong usaha sisa ini antara lain adalah usaha membuat dan menjual makanan atau minuman murah, usaha transport jarak dekat non mesin, usaha pengumpulan barang bekas untuk di daur ulang, usaha jual beli kebutuhan sehari-hari yang tidak tahan lama dan usaha kerajinan. Usaha ini biasanya didasarkan pada azas kerukunan atau azas kekeluargaan, karena jenis usaha ini bersifat padat karya.

            Macam-macam sistem pondok yang dipandang dari besarnya sumbangan tenaga kerja migran sirkuler (penghuni pondok boro) dalam proses produksi dan penjualan hasil tergolong dalam 4 kelompok. Pertama, sistem pondok dimana setiap anggota mempunyai kedudukan yang sama. Jumlah anggota antara 8-12 orang. Contohnya di Kotamadya Bogor, sistem ini dilakukan oleh para migran sirkuler dari Demak dengan menjual keramik dari Kecamatan Mayong (Kabupaten Kudus, Jateng). Sistem ini dilandasi azas kekeluargaan atau azas kegotongroyongan yang cukup kuat karena didalamnya terdapat hubungan yang erat antara anggota yang satu dengan yang lainnya, dengan hasil keuntungan dibagi sama rata sehingga sistem ini disebut sistem pondok gotong royong.

            Kedua, sistem pondok dimana pemilik pondok berkedudukan seperti kepala rumah tangga dan kedudukan para penghuni pondok boro seperti anggota rumah tangga. Sistem ini terdiri dari jumlah anggota yang sedikit, belum adanya pembagian tugas, dilandasi azas kekeluargaan, dimana pemilik pondok menyediakan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan oleh migran sirkuler. Sistem ini biasanya oleh pondok yang menggunakan tenaga migran sirkuler dari desa yang jauh. Contoh dalam pondok boro penjual bakso dari Malang dan pondok boro penjual sate ayam dari Madura. Sistem ini biasanya dikenal dengan sistem pondok rumah tangga.

            Ketiga, sistem pondok dimana dikenalnya diferensiasi tenaga yang bertugas dalam proses produksi dengan tenaga yang bertugas dalam pemasaran hasil produksi. Kedudukan pemilik pondok seperti majikan. Tugas karyawan bekerja untuk proses produksi sedangkan majikan memberikan upah, penginapan, jaminan hidup (pangan), dan sedikit bantuan bila karyawan menderita sakit. Resiko kerugian dalam penjualan ditanggung oleh si penjual tapi kadang-kadang ditanggung oleh majikan. Contoh pondok boro porduksi tahu dari Sumedang dan Bumiayu. Sistem pondok ini mempunyai karyawan puluhan, oleh karena itu sistem pondok ini lebih mirp perusahaan perseorangan.

            Keempat, sistem pondok dimana pemilik pondok tidak terlibat dalam kegiatan produksi maupun pemasaran barang tetapi hanya menyewakan tempat penginapan, alat-alat dan mesin. Sehingga para migran sirkuler berperan sebagai penyewa, produsen kecil, dan penjual hasil produksinya. Disini terlihat sistem kekeluargaan kurang erat. Sistem ini dilaksanakan pondok boro produksi tahu oleh migran sirkuler Ciamis dan Cimanggu. Karena pemilik pondok dan migran sirkuler ditandai hubungan sewa menyewa, maka disebut sistem pondok sewa. Disamping keempat sistem itu, sistem pondok campuran dan sistem pondok tidak mempunyai karyawan. Jika dilihat dari jenis kegiatan penghuninya, sistem boro dapat dibedakan menjadi 3 macam yaitu pondok boro buruh, pondok boro penjual, dan pondok boro produksi.

Read more »

Posted in: Kuliah

SOSIOLOGI UMUM - Tolong Bantu Perbaiki Pertanian Kami

Ikhtisar

Pertemuan kepala seksi konservasi TN Kutai Ade Suharso dengan beberapa tokoh masyarakat di Kandalo untuk mensosialisasikan jangan membuka lahan hutan. Dan tanggapan mereka hanyalah untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan mencari kayu arang dengan harga Rp.5000 perkarung. Mereka beralih propesi dari petani menjadi pencari kayu arang karena lahan pertanian mereka kekeringan dan banyak diserang hama tikus.

Pernah sempat terjadi ketegangan saat melakukan penghijauan oleh TN kutai. Hal ini terjadi karena masyarakat menolak kegiatan penyelamatan hutan ini,dengan anggapan jika hutan ini di hijaukan lagi maka mereka akan kehilangan mata pencaharian. Hal ini tidak bisa sepenuhnya disalahkan kepada masyarakat yang menghalang kegiatan ini,sebab kemiskinan yang mereka alami saat ini karena pemerintah daerah sendiri minim perhatian kepada mereka.

Maraknya aksi pengambilan lahan bersamaan dengan adanya proyek pengaspalan jalan Botang-Sanggata dan pemasangan tiang listrik yang menghubungkan kedua daerah. kegiatan pengkaplingan bertambah marak dengan adanya surat hibah dari kerajaan Kutai meliputi areal seluas 17 x 35 Km antara Bontang dan Sanggata. Sasaran kelompok pembuka lahan ini adalah untuk mendapatkan ganti rugi dan ada juga yang ingin membeli lahan dikawasan itu.

Bacaan 2

Bentuk Interaksi Sosial	Antar Perorangan	Antar Perorangan dan Kelompok	Antar  Kelompok
Kerjasama		“Adanya Pt.Kaltim Prima,PT.Pupuk Kaltim dan PT.Badak menjadi magnet bagi pencari kerja”(paragraf 18,baris 1-8)
Akomodasi			“Petugas hendaknya tidak melarang warga yang mencari kayu untuk bikin kayu arang” (paragraf 4,baris 4-5)
Asilmilasi	“Kami tau tugas Bapak menjaga hutan ini,tapi kami terpaksa membuka hutan untuk mempertahankan hidup” (paragraf 2,baris 2-5)
Persaingan
Kontravensi		“menurut Ade Suharso keteganganyang terjadi antara dilapangan dengan warga karena putusnya komunikasi kedua belah pihak” (paragraf 9,baris 1-4)	“Menurut Adief Mulyadi persoalan TN kutai tidak bisa dilihat secara parsial.kondisi yang terjadi sebagai akumulasi persoalan sejak awal kawasan ini ditetapkan sebagai kawasan konservasi” (paragraf 19,baris 1-6)
Konflik			“Untuk meluruskan persoalan temuan kayu,petugas Jagawana justru dihadang puluhan masa” (paragraf 6,baris 1-6)

Read more »

Posted in: Kuliah

SOSIOLOGI UMUM - Struktur Interaksi Kelompok Elit Dalam Pembangunan

Ikhtisar

Elit biasanya di defenisikan sebagai anggota suatu kelompok kecil dalam masyarakat yang tergolong diseganai,dihormati, kaya serta berkuasa. mereka adalah sekelompok orang yang memiliki wewenang dan dipercaya menjaga organisasi terutama dalam kegiatan merencanakan mengelola dan mengontrol program yang telah direncanakan.Telah banyak studi dari disiplin sosiologi,antropologi dan ilmu politik yang memfokuskan perhatiannya pada kelompok elitdalam memacu pembangunan dinegara berkembang.

Dalam suasana semacam itulah kelompok elit lalu banyak terlibat dan mengambil inisiatif dalam proses pembuatan keputusan penting bagi upaya memperoleh hasil yang maksimal. Tetapi karena diantara mereka terdapat perbedaan kesempatan dan kemampuan dalam mengakomodasikan proyek proyek yang di introdusirkan didesanya. Maka kerap terlihat peranan mereka bervariasi. Dalam  kentayaannya ada elit yang sangat kuat pngaruhnya dan sangat menonjol peranannya,dan di lain pihak ada elit yang justru menjadi sub-ordinasi elit lain bahkan malah sedikit yang kemudian malah terkesampingkan dari percaturan ( isolated )  .

Kelompok elit sangatlah potensial sebagai agen perubahan terutama dalam menjembatani antara kemauan pemerintah dan kepentingan masyarakat. Penelitian Sunyoto Usman di desa santri dengan perhatian pada struktur interaksi kelompok elit ternyata menemukan gambaran lain. Kelompok elit pemuka agama terkesampingkan; sedangkan elit pamong desa mendominasi  proses pengambilan keputusan terhadap pelaksanaan proyek pembangunan desa.

Analisis

Bacaan 1

Bentuk Interaksi Sosial	Antar Perorangan	Antar Perorangan dan Kelompok	Antar  Kelompok
Kerjasama	-	-	“Kelompok elit menjadi jembatan yang menghubungkan kemauan pemerintah  dan kepentingan masyarakat” (paragraf ke 6,baris 7-6  )
Akomodasi	-	-	“Dalam susasana itulah kelompok elit  banyak mengembil inisiatif dalam membuat suatu keputusan” (paragraf 10,baris 1-3)
Asilmilasi	-	-	“Perencanaan pembangunan pedesaan masih ditentukan oleh pemerintah pusat,namun dalam implemtasinya masih melibatkan anggota masyarakat (paragraf 9,baris 1-10)
Persaingan	“antara seorang elit yang menjalin interaksi dengan seorang elit yang terisolir……dalam perhitungan ini,,integrasi individualnya nol” (paragraaf 21,baris	-	Kelompok elit,pemuka agama terkesampingkan. Unit pamong desa mendominasi pengambilan keputusan (kalimat pembuka,baris 4-5)
Kontravensi	-	“Semacam keharusan seorang pengikut taat kepada guru, taat mendatangkan barokah,sikap ingkar mendatangkan malapetaka (paragraf 17,baris 9-14)	-
Konflik	-	-	-

Read more »

Posted in: Kuliah

SOSIOLOGI UMUM - Ompu Monang Napitupulu Ingin Sederhanakan Budaya Batak & Kehidupan Suku Dayak Kenyah dan Modang Dewasa Ini

Ikhtisar bacaan 1

Iklan yang menyerukan masyarakat Toba dimana pun berada untuk mengusir perusahaan Bona Pangsit ( Bahasa sub etnik Batak Toba untuk menyebut daerah tempat tinggal mereka ) merupakan ide dari Ompu Monanag Napitupulu ( Daniel Napitupulu ) selaku ketua Perbato sejak tahun 1997. Perbato adalah sebuah organisasi kesukuan . Ompu Monang menyatakan pentingnya tiap etnis  di Indonesia punya kesadaran diri untuk menggalang solidaritas kecil yang akhirnya berguna untuk solidaritas di Indonesia.

Suku Batak mengutamakan kehangatan dalam berkeluarga. Dalam segi nama, nama Ompu Monang Napitupulu merupakan nama dari cucunya yakni Monang Napitupulu, begitulah adat Batak. Kehangatan dalam suku Batak bukan hanya itu saja, Jika ada acara perkawinan, selain banyak tertera nama turut mengundang, pada pestanya hampir tiap orang merasa penting dan punya hubungan kekerabatan dengan mempelai. Selain itu, rasa solidaritas,saling empati dan saling bergotong royong antara orang Batak Toba hingga saat ini masih terjalin dengan rapi. Alhasil dengan rasa kekeluargaan yang begitu mendalam banyak membawa berkah bagi suku Batak Toba salah satunya sudah hampir tidak ada orang Batak Toba yang buta huruf sampai saat ini.

Di suatu sisi kekerabatan ini membawa sisi positif, di sisi lainnya juga mendapat sisi negatif yaitu penghamburan uang dan waktu. Dalam sebuah pesta Batak, orang atau kerabat yang hadir akan sangat kesal menunggu sampai selesainya acara keluarga yang sangat bertele tele. Selain itu, pada sebuah upacara perkawinan Batak Toba pasti memberikan sehelai kain ulos kepada mempelai. Tidaklah heran jika mempelai mendapatkan ratusan kain ulos dari acara tersebut. Yang pada akhirya akan dijual kembali. Selain contoh perkawinan, contoh pembangunan makam Batak Toba merupakan ajang gengsi dari kalangan itu yang nilainya mencapai ratusan juta rupiah yang tidak lain adalah karena persaingan antar gengsi keluarga.

Untuk mengatasi sisi negatif ini, Ompu Monang rela mengorbankan pada pesta perkawinan anak perempuannya yang akan datang, ia melaksanakannya dengan cara efisien dan tidak keluar dari adat Batak. Selain itu, ia juga gencar gencarnya melakukan seminar untuk mengatasi hal itu.

Ikhtisar bacaan 2

            Frenky Raden mempelajari bentuk bentuk kesenian suku Dayak Kenyah dan Modang yang berada di pedalaman Kalimantan Timur. Menurutnya, kesenian dalam masyarakat  Dayak ini tidak bisa dilepaskan dari konteks gerak kehidupan sehari hari. Contohnya dalam bidang ekonomi, sosial, agama, pendidikan dan kesenian sendiri. Daerah pemukiman suku Dayak ini terletak di Kecamatan Ancalong, Kabupaten Kutai dan kota Tenggarong. Daerah ini adalah daerah yang terisolir. Masyarakatnya hidup dalam keutuhan bentuk kebudayaan dan sistem nilai mereka yang asli. Namun setelah masuknya minoritas Belanda yang membawa ajaran Kristiani mulai tumbuh bermacam macam persoalan baru dalam tubuh masyarakat mereka. Misalnya konflik mereka yang pindah ke agama baru dengan mereka yang memeluk kepercayaan lama dan akhirnya terjadi perpecahan antara mereka yakni mereka yang memeluk agama baru mengambil keputusan meninggalkan daerah mereka.

            Di daerahnya yang baru, pendatang ini ternyata bisa menguasai arus perekonomian suku suku Dayak lainnya. Tibanya mereka di dearah baru ini membuka komunikasi langsung dengan kota. Ini merupakan kejutan sosial paling dahsyat sejak mereka keluar dari dearah asalnya. Sektor pertanian adalah sektor utama yang diandalkan oleh suku ini, tetapi dengan keterbatasan transportasi membuat pelamparan hasil pertanian mereka sepenuhnya bergantung pada perahu pedagang dengan tengkulak tengkulak dari kota setempat. Ini membuat penjualan hasil pertanian mereka hanya cukup memenuhi kebutuhan mereka sehari hari. Kondisi perekonomian ini merupakan salah satu faktor paling kuat mengakibatkan kegoncangan kehidupan orang Dayak.

            Kebudayaan dan kesenian mereka pun tidak lolos dari distorsi yang luar biasa. Masuknya bentuk serta sistem nilai kebudayaan bukan saja menimbulkan goncangan seluruh sektor kehidupan budaya mereka sendiri. Fenomena dalam masalah ini adalah musnahnya inti dari mekanisme dari kebudayaan mereka. Akibat dari desentralisasi ini kesenian menjadi terpisah dari kehidupan sehari hari mereka. Dalam peristiwa kesenian diantara mereka terlihat pengkotak kotakan antar generasi tua, muda dan kanak kanak.

            Terciptanya kondisi demikian dalam segala kehidupan suku Dayak yang bermukim di daerah baru ini tidak terlepas dari peranan pemerintah yang menerima dan menganjurkan mereka hidup diwilayahnya. Harapan mereka pindah adalah untuk mendapatkan perhatian pemerintah dengan membangun sarana sarana umum. Memang harapan mereka terkabul, namun akhirnya segala perhatian itu membuat mereka terjebak masalah kehidupan yang lebih rumit.

            Suku Dayak ini merupakan suku tipologi. Mereka datang lengkap dengan roh dan materi kultur tradisi mereka sekaligus. Masalah perbenturan sistem nilai mereka dengan sistem di kota jelas bukan masalah sederhana. Faktor terjahat menimpali kegoncangan dalam kehidupan mereka adalah munculnya penguasa hutan (pemilik HPH) mendadak mengunci hutan untuk daerah peladangan. Ini membuat mereaka pontang panting mencari alternatif baru untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dalam masyarakat Dayak, tanggalnya sebuah roda kehidupan yang menggerakkan seluruh sistem nilai mereka titik awal munculnya khaos. Dari sini jelas pemiskinan yang meraka alami adalah proses pemiskinan nilai secara kesluruhan di tiap sisi kehidupan.

            Masalah yang dihadapi suku Dayak ini sebenarnya masalah miniatur yang terjadi di Indonesia. Dimana masuknya kebudayaan barat membuat tiba tiba kesadaran kita untuk melihat masalah dalam konteks kemiskinan. Reaksi dari keterkejutan ini adalah lekas lekas menjual apa yang mungkin laku dari kekayaan bumi kita. Apa yang terjadi pada Negara kita persis yang terjadi pada suku Dayak itu.

            Terciptanya semua masalah itu, baik yang terjadi secara mikro di desa desa Kalimantan maupun yang terjadi secara makro di Negara ini membuktikan bahwa masyarakat kita, baik yang tinggal di desa maupun di kota, baik rang orang yang biasa maupun orang orang intelektual sebenarnya masih berada dalam kondisi yang arkhanis, tidak ada superior antara satu dengan yang lainnya. 

Read more »

Posted in: Kuliah

SOSIOLOGI UMUM - Model Kelembagaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Alam Produksi & Sistem Bagi Hasil di Jawa Tengah

Ikhtisar bacaan 1

Kebijakan pengelolaan sumber daya hutan saat ini bersifat paradoksal. Kebijakan penguasaan hutan cendrung membela pencapaian target kuantum produksi kayu gelendongan. Sementara itu instrument untuk memilihara kelestarian lingkungan tidak berjalan secara efektif, sehingga kerusakan melaju dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Untuk itu Kartodihardjo (1999) mengusulkan agar segera dilakukan penilaian ulang terhadap arah dan muatan kebijakan yang ada. Praktek pengelolaan sumber daya hutan saat ini, termasuk hutan alam produksi, sarat dengan persengketaan. Persengketaan itu terjadi karena tatanan persepsi,pengetahuan, tata nilai, kepentingan, dan akuan terhadap hak kepemilikan.

Dalam praktek pengelolaan sumber daya hutan, konsep partisipasi masyarakat, keunggulan kekuatan pengetahuan dan kelembagaan pemerintah (birokrasi) akan menghasilkan suatu bentuk manajemen yang unik. Para pelaku utama terlibat langsung sebagai subyek yang melakukan pengelolaan hutan. Yang paling menonjol adalah perubahan “posisi” masyarakat yang semula merupakan bagian eksternal menjadi suatu bagian internal dari sistem manejemen yang bersangkutan. Menimbang keunggulan konsep hutan kemasyarakatan (HKM), pemerintah mencoba mengadaptasikannya yang diformalkan melalui keputusan Mentri Kehutanan dan Perkebunan No. 667/1998 tentang “ (SKM) yang diundangkan pada tanggal 7 Oktober 1998. Thomson dan Freudenberger (1997) menggambarkan alur pola pikir jernih untuk merumuskan pola pengelolaan sumberdaya hutan oleh masyarakat yaitu dengan cara efesiensi (menggambarkan bagaimana suatu sumber daya hutan digunakan),  keadilan dan keputusan, koperasi, sentralisme (paying hukum), identitas masyarakat, keberlanjutan (pemanfaatan pada tingkat yang lestari dan keanekaragaman sumber daya hayati.

Adapun unsur kelembagaan yang mengatur dalam pengelolaan hutan hendaknya mengandung unsur unsur pokok yaitu : batas yuridikasi, mencangkup dua unsur yaitu hutan dan lahan. Aturan main, mencangkup spektrum permasalahan yang luas. Aturan perwakilan, mencangkup tata cara aturan main itu dioperasikan. Dan model kelembagaan yang dibangun atas fondasi karakteristik sumber daya hutan yang dikelola dan karakteristik masyarakat pengguna dan masyarakat disekitarnya.  

Ikhtisar bacaan 2

Sebagaimana di Negara Negara Asia Selatan dan Asia Tenggara lainnya, sistem bagi hasil mempunyai arti penting dalam pertanian Indonesia. Meskipun mengelola sendiri tanah pertanian diharuskan oleh undang undang agraria tahun 1990 jumlah penggarapan bagi hasil di antara petani lebih dari 50% dan hasil yang mereka terima hanya 30% sampai 40%  dan untuk Jawa Tengah sekitar 24%. Ada juga data yang berbeda yang dikeluarkan badan statistik, data yang berbeda itu disebabkan statistik pertanian di Indonesia kurang memadai. Sistem bagi garap yang menyebar luas merupakan pencerminan kekurangan tanah yang bisa terlihat jelas dan tidak adanya peluang pekerjaan alternatif.

Di Jawa Tengah mereka memiliki berbagai hak istimewa pemakaian tanah jabatan menurut tradisi lama dan sesuai pembagian tugas serta jumlahnya,yang merupakan bagian dari harta tanah desa. Hak hak istimewa mereka menjamin oligarki desa ini menduduki posisi posisi puncak ekonomi dan sosial yang telah tertanam dalam kondisi komunitas desa. Sebagai ukuran dasar perbandingan bagi hasil adalah kualitas tanah, letak tanah, bentuk pengelolaan, hasil tanaman dan sebagainya. Hasil panen yang diserahkan untuk bawon meliputi 20% sampai 30% panen. Selain menyewakan tanahnya, pemilik sering juga memberikan tanahnya kepada peminat lainnya dengan persyaratan yang lebih menguntungkannya.

Bentuk bentuk dasar bagi hasil yang ada di Jawa Tengah meliputi sistem maro (garap separuh, bagi separuh), sistem martelu (bagi tiga garapan, bagi tiga hasil) dan  sistem mrapat (bagi empat garapan, bagi empat hasil). Sistem yang lazim digunakan yang paling umum adalah adalah sistem bagi hasil tipe 1. Banyaknya kerugian yang dialami penyewa tanah pada masa pemerintahan Belanda mengakibatkan perlunya penghapusan elemen 1960. Upaya bertujuan untuk    mengantar ke proses perubahan sosial yang lebih baik.

Read more »

Posted in: Kuliah

SOSIOLOGI UMUM - Drug Trafficker

---

Ikhtisar

Merika Franola atau sering disebut Ola berasal dari Cianjur, Jawa Barat. Lulus dari SMA ia mengadu nasib  ke Jakarta dan bekerja sebagai disc joker di diskotek-diskotek yang ada di daerah Jakarta Pusat, Tanah Abang,  Bogor, Puncak, dan Bali. Dari hasil kerjanya itu Ola beroleh anak akibat hubungan intim dengan seorang pria

Secercah sinar tiba tiba memayungi Ola pada tahun 1997,dia bertemu dengan Tajudin pria asal Nigeria.Setelah berpacaran kurang lebih selama sebulan keduanya menikah. Tony berprofesi sebagai sebagai pebisnis pakaian jadi, setidaknya begitulah yang dikatakan Tony padanya. Namun belakangan Ola mengetahui bahwa sebenarnya suaminya adalah seorang ‘pebisnis’ narkoba. Kenyataan ini justru membuat Ola ‘direkrut’ dengan paksa untuk menjadi seorang kurir.. Belakangan Ola bahkan menjadi drug trafficker (orang yang bertugas untuk mengatur lalu-lintas narkotika jenis kokain dan heroin) . Ola melakukan itu semua karena terpaksa, ia mengaku bahwa suaminya tidak segan-segan untuk menghajarnya jika ia menolak. Namun sikap Tony yang semena-mena itu tidak justru mebuat Ola meninggalkannya ia bahkan tunduk pada pada suaminmya yang ringan tangan itu.

   Demikianlah aksi mereka berjalan dengan sangat rapi tak pernah tertangkap petugas, dibawah komando Tony komplotan itu bahkan melebarkan sayapnya sampai ke luar negeri. Namun tampaknya kali itu Dewi Fortun tidak memihak mereka pasalnya pada 12 Januari 2003 petugas Bandara Soekarno-Hatta berhasil menangkap mereka bersama dengan barang buktinya.  Sebagai ganjaran atas perbuatan mereka Pengadilan Tangerang menjatuhkan hukuman mati terhadap Merika Franola alias Ola, Rani Andriani, dan Denia Setia Maharwan.

Analisis

1.       Gambaran struktur sosial

Struktur sosial adalah hubungan pola pola yang ada di masyarakat

·         Pola hubungan sosial “ Sejak pertemuan itu hubungan Ola dan Toni kian lekat”

·         Pola kriminalitas “ Ternyata hubungan hanya sekejap,soalnya perangai Toni mulai muncul

·         Pola hubungan kekeluargaaan “ Beberapa kerabat yang kesulitan meminta bantuan kepada Ola”

2.       Tindakan Sosial adalah cara dan bagaimana individu dan grup sosial mencoba membuat kehidupan sosialnya menjadi seperti yang diinginkannya.

·         Tindakan rasional instrumental : Tony melakukan tindakan kekerasan terhadap Ola agar Ola mau terlibat dalam ‘bisnis’ narkobanya. Ola taat pada Tony agar tidak dipukul

3.      Integrasi fungsional adalah kesaling ketergantungan diantara unsur  unsur dari suatu sistem social,sebagaimana halnya anggota tubuh manusia saling tergantung satu sama lainnya

·         Rani Andriani dan Deni Setia Maharwan bergantung pada Tony dan Ola sebab mereka memperoleh penghasilan dari ‘usaha’ yang dijalankan Tony dan Ola. Sebaliknya Tony dan Ola membutuhkan Rani dan Deni untuk menjadi kurir mereka

4.       Contoh fakta sosial adalah pengedaran narkoba dengan dalih bisnis pakaian kemudian mengajak istrinya,Rani dan Deni sebagai kurir dan pengedar narkoba keluar negeri

·         Aras Masyarakat : Adanya kegiatan sindikat narkoba di Indonesia maupun di luar negeri

·         Aras Mikro : Tindakan Tony yang sering menyiksa Ola

·         Aras Masalah Sosial : Masalah sosial yang terdapat dalam cerita ini adalah adanya perdaganggan narkoba yang dilarang oleh hukum

5.        Pendekatan objektif adalah fakta sosial sebagai kumpulan tindakan tindakan sosial individu yang dapat diukur secara impiris dan secara positif dinyatakan sebagai suatu angka ( rate ) sosial,misalnya angka bunuh diri. “Alex Bambang Riatmodjo sebagai aparat penegak hukum menganggap bahwa Ola bersalah dan harus dihukum mati”.

Pendekatan subjektif  adalah pendekatan yang menempatkan manusia sebagai subyek yang mempunyai keleluasaan untuk berinisiatif dan berbuat menurut kehendaknya.

“Ola menganggap bahwa dirinya tidak bersalah karena ia melakukan hal itu karena berada di bawah tekanan Tony dan karena adanya magic yang dimiliki Tony”.

           

Read more »

Posted in: Kuliah

SOSIOLOGI UMUM - Praktikum II Analisis Realita Sosial

Ikhtisar

   Belum selesai permasalahan Giant Dramaga,warga Bogor kembali dipusingkan dengan pembangunan Toserba Yogya. Pembangunan supermarket di kawasan padat itu mendapat sorotan pengamat perkotaan Universitas Tri Sakti Yayat Supriatna. Ia menilai,pemerintah kota (pemkot)terkesan memaksakan perizinan yang diberikan kepada pengembang.

Menurutnya,meskipun kedua lokasi pusat perbelanjaan itu masuk dalam kawasan perdagangan dan jasa,pemkot harus tegas menolak perizinan yang menimbulkan dampak lingkungan. Ia juga menyayangkan,kasus Giant Ekstra hanya dituutup sementara. Padahal,keberadaannya memperparah kemacetan lalu lintas.  

Sekretaris BPPT-PM Dani Setiawan membenarkan bila izin Toserba Yogya telah keluar pada Maret 2014. Menurutnya,izin mendirikan bangunan (IMB) tersebut telah melalui kajian teknis dari sejumlah pihak terkait. Kesemuanya itu telah menjadi wewenang dari Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) kota Bogor.

Gagasan Utama	Teori Singkat	Keterangan
Aktor Sosial / tokoh	Manusia berlakon bagi sesamanya dan bisa mempengaruhi komunitasnya.	Yayat Supriatna : Pengamat perkotaan Universitas Tri Sakti
Struktur Sosial	Tatanan atau susunan sosial yang membentuk kelompok kelompok social dalam masyarakat	Yayat Supriatna selaku pengamat perkotaan mengkritik keberadaan Giant dan Toserba Yogya yang menyebabkan kemacetan lalu lintas
Aras	Individu-individu manusia tergantung satu sama lain untuk dapat bertahan. Aras sosiologi (Charon, 1980):	Aras sosial : Pemberian izin yang tidak tepat kepada Giant dan Yogya Aras institusi : Pemkot Bogor, BPPT-PM, Bappeda kota Bogor Aras Masyarakat : Yayat Supriatna mengkritik kinerja pemkot Aras organisasi : Giant dan Toserba Yogya Aras masalah sosial : Terjadinya kemacetan lalu lintas

Daftar Pustaka

http://febrianipurba.blogspot.com/2012/02/tugas-sosiologi-umum-tpb-ipb-2010-2.html

http://annisaavianti.wordpress.com/

Read more »

Posted in: Kuliah

PENGANTAR MANAJEMEN - NILAI BUDAYA IPB

2.1 Hasil Wawancara

Pertanyaan untuk wawancara meliputi:

1.      Identitas responden:

Nama               : Maulana       

Posisi               : Laboran Laboratorium Perencanaan Hutan

Unit kerja        : Departemen Manajemen Hutan

Lama kerja      : 33 tahun

2.      Menurut Bapak/Ibu, apa yang menjadi nilai budaya pada karyawan IPB?

Saya tidak mengetahui secara pasti, namun ada nilai yang selalu saya pegang, yaitu komitmen dan kerjasama.

3.      Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang 7 nilai budaya IPB?

Nilai yang saya ketahui adalah komitmen dan kerjasama.

4.      Dari mana Bapak /Ibu mengetahuinya? Apakah ada sosialisasi dari pimpinan tentang 7 nilai budaya IPB?

Saya mengatahui hal tersebut melalui rekan kerja.

5.      Apakah nilai budaya tersebut mempengaruhi kinerja Bapak/Ibu?

Nilai budaya tersebut member kepuasan tersendiri untuk saya, seperti memberikan pelayanan secara maksimal kepada mahasiswa.

2.2 Pembahasan

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber yang bekerja sebagai laboran di Laboratorium Perencanaan Hutan, Departemen Manajemen Hutan hanya mengetahui 2 dari 7 nilai budaya organisasi di IPB. Nilai tersebut dia dapatkan dari lingkungan kerja dan kurangnya sosialisasi dari pimpinan maupun dari institusi tersebut. Nilai budaya organisasi yang selalu dia pegang adalah komitmen dan kerjasama. Hal ini sejalan dengan nilai budaya yang dimiliki IPB. Nilai tersebut dapat tumbuh karena lingkungan kerja yang mendukung, seperti melakukan inventarisasi peralatan yang ada di laboratorium tersebut.

Nilai budaya IPB yang dapat diimplementasikan oleh narasumber hanya sedikit. Terdapat nilai yang belum diimplementasikan dengan baik. Hal tersebut perlu menjadi perhatian bagi semua pihak untuk terwujudnya tujuan organisasi tersebut.

2.3  Perbandingan Nilai Budaya Organisasi IPB dengan Nilai Budaya Perum Perhutani

Budaya Organisasi IPB memiliki 7 nilai budaya organisasi, yaitu keunggulan akademik, spiritual, gigih, kerjasama, empati, tanggung jawab, dan kompeten. Sedangkan budaya organisasi Perum Perhutani adalah JPP (Jujur, Peduli, dan Professional). Budaya organisasi Perum Perhutani beroreintasi kepada tanggungjawab sosial perusahaan kepada masyarakat (Corporate Social Responsibility). Hal ini tercermin dari salah satu nilai budaya yang mereka miliki, yaitu peduli. Salah satu kegiatan yang mereka lakukan bersama masyarakat adalah Program PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat). Perum Perhutani bergerak dibidang pengelolaan dan produksi hasil hutan dan turunannya secara lestari, sedangkan IPB bergerak dibidang akademik sehingga budaya organisasinya mengedepankan kepada peningkatan kualtias SDM. Budaya organisasi Perum Perhutani dan IPB kesamaan, seperti nilai kejujuran. Nilai budaya jujur di IPB adalah dibidang akademik, Perum Perhutani berlaku jujur terhadap setiap kegiatan yang mereka lakukan. Perilaku jujur tersebut  dapat membentuk karakter diri dari anggota organisasi tersebut.

BAB III

KESIMPULAN

Setiap organisasi memiliki nilai budaya yang berbeda. Hal ini disesuiakan dengan hasil kesepakatan bersama dan tujuan organisasi tersebut. Nilai budaya organisasi berfungsi sebagai pedoman anggota dalam melaksanakan kegiatan di organisasi tersebut. Nilai ini harus diyakini dan dilaksanakan oleh setiap anggota agar tujuan organisasi tercapai. Seperti halnya 7 nilai budaya organisasi di IPB dan 3 nilai budaya kerja Perum Perhutani.

DAFTAR PUSTAKA

PB, Triton. 2007. Manajemen Strategis : Terapan Perusahaan dan Bisnis.

Tugu  Puplisher, Yogyakarta.

Rhenald Kasali. 2005. Change. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Susanto, A.B, DR. 1977. Budaya Organisasi. PT. Elek Media, Jakarta .

Read more »

Posted in: Kuliah