PERLINHUT - MAKALAH DAMPAK ILEGAL LOGGING TERHADAP MASYARAKAT SEKITAR HUTAN

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Hutan sebagai sumber daya alam yang memiliki berbagai manfaat penting bagi keberlangsungan hidup mahluk hidup. Pengelolaan hutan yang baik harus dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Hutan pun memiliki fungsi yang sangat banyak bagi makhluk hidup di dunia, salah satunya sebagai tempat tinggal spesies-spesies tumbuhan dan hewan yang langka. Tapi sayangnya di Indonesia masih kurangnya pengelolaan hutan yang baik dan benar dan masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya fungsi hutan. Maka dari itu tidak heran jika banyak kerusakan hutan di Indonesia. Kerusakan hutan di Indonesia paling banyak dipengaruhi oleh kasus Illegal logging.

            Permasalah pembalakan liar (illegal logging) di Indonesia bukan lagi menjadi sesuatu hal yang baru. Maraknya kasus illegal logging di Indonesia terutama di provinsi Kalimantan membuat Indonesia menjadi salah satu negara dengan kasus illegal logging terbanyak di dunia. Banyaknya kasus illegal logging yang terjadi di Indonesia dikhawatirkan dapat menimbulkan banyak dampak negatif, terutama dampak untuk hewan dan juga tu mbuhan. Jika hutan rusak maka sudah pasti banyak makhluk hidup yang kehilangan tempat tinggalnya dan bisa saja menimbulkan kepunahan bagi beberapa spesies. Selain itu dampak yang ditimbulkan bagi manusia, terutama masyarakat sekitar hutan mulai dari suhu yang semakin panas (pemanasan global), susahnya mendapatkan air bersih, sampai imbas dari illegal logging itu sendiri.

            Sebenarnya illegal logging di Indonesia kebanyakan dilakukan oleh orang-orang memiliki jabatan dan yang mengerti bahwa illegal logging merupakan sebuah tindak kejahatan. Namun karena terlalu rakusnya orang-orang tersebut maka mereka tidak mempedulikan dampak apa saja yang akan terjadi atas tindakan illegal logging tersebut. Mereka memperbudak orang-orang di sekitar hutan yang kurang akan pendidikan untuk menjadi orang yang menebang pohon secara liar.

            Di Indonesia sendiri sudah banyak sekali peraturan tentang kehutanan yang terutama membahas tentang tindakan illegal logging. Namun karena tidak semua orang mengetahuinya dan juga kurangnya sosialisasi dari pemerintah ke masyarakat yang berada di pedalaman membuat masih maraknya tindakan illegal logging. Selain itu pratisipasi masyarakat yang masih minim untuk melestarikan hutan di Indonesia memberikan pengaruh terhadap kecintaan masyarakat untuk melestarikan hutan yang ada di Indonesia.

1.1  Rumusan masalah

1.      Pengertian illegal logging

2.      Dampak ilegal logging bagi masyarakat sekitar hutan.

3.      Siapa pihak yang menyebabkan ilegal logging

4.      Solusi dari permasalahan ilegal loging

1.2  Tujuan

1.      Memahami pengertian illegal logging

2.      Mengetahui dampak illegal logging

3.      Mengetahui pihak-pihak yang menyebabkan illegal logging

4.      Memberikan solusi dari permasalahan illegal loging

BAB II

LANDASAN TEORI

Hutan mempunyai fungsi yang beraneka ragam, antara lain sebagai penghasil kayu dan hasil-hasil hutan lainnya serta sebagai pelindung lingkungan dan penyangga kehidupan yang mengatur tata air, melindungi kesuburan tanah, mencegah banjir dan tanah longsor, mencegah erosi, dan lain, lain. Prinsip kelestarian yang terkenal dengan konsep “Maximum Sustainable Yield” telah lama dikenal dalam bidang pengelolaan sumber daya hutan (Suparmoko 2012).

Air merupakan produk penting dari hasil hutan. Tanah di hutan merupakan busa raksasa yang mampu menahan air hujan sehingga air meresap perlahan-lahan ke dalam tanah. Banyak kota yang menggantungkan diri terhadap persediaan air dari hutan dengan sungai-sungai yang mengalir sepanjang tahun. Tetapi bila pohon-pohon di hutan ditebang, maka tanah langsung terbuka sehingga bila turun hujan, air hujan langsung mengalir ke sungai (water run off) dan menyebabkan erosi dan banjir (Suparmoko 2012).

Adanya masyarakat yang tinggal di sekitar hutan yang mempunyai akses langsung maupun tidak langsung terhadap kawasan hutan, serta memanfaatkan sumber daya hutan adalah suatu realita yang tidak bisa diabaikan. Kondisi ini tentunya akan berdampak positif maupun negatif terhadap kelestarian hutan. Kegagalan pengelolaan hutan yang terjadi selama ini bukan disebabkan oleh faktor teknis semata, namun lebih disebabkan oleh faktor sosial. Oleh karena itu, pengelolaan hutan yang baik tidak hanya memperhatikan aspek teknis pengelolaan hutan, namun juga harus memperhatikan aspek sosial (Nurrochmat 2005)

Kebijakan pembangunan kehutanan di satu sisi dapat meningkatkan devisa negara, namun di sisi lain telah menyebabkan timbulnya berbagai permasalahan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dari segi sosial ekonomi masyarakat lokal, dampak pembangunan kehutanan tidak cukup nyata terhadap peningkatan kesejahteraan. Kondisi ini menjadi tekanan yang menyebabkan sulitnya mencapai pengelolaan hutan secara lestari (Kartodiharjo 2008).

Pengelolaan hutan dalam skala besar berawal dari krisis ekonomi yang mendera Indonesia pertengahan tahun 1960-an. Kondisi tersebut memaksa pemerintah mengarahkan segala kemampuan untuk menggenjot pertumbuhan devisa melalui eksploitasi sumber daya alam termasuk hutan, yang diatur dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 mengenai Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Selanjutnya dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970 tengtang Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan (HPH dan HPHH). Sejak saat itu, eksploitasi hutan skala besar mulai beroperasi dan isi hutan dikuras atas nama pembangunan yang menempatkan sektor kehutanan sebagai salah satu sumber penghasil devisa terbesar di luar migas (Nurrochmat 2005).

Pembalakan liar atau penebangan liar (illegal logging) adalah tindak kejahatan terhadap hutan yang merugikan negara, tidak hanya secara ekonomi, tetapi juga secara sosial, dan lingkungan. Potensi kerugian yang ditanggung negara akibat pembalakan liar mencapai Rp 83 miliar per hari atau Rp 30,3 tri­liun per tahun. Ironisnya, praktik pembalakan liar telah memus­nahkan hampir ti­ga perempat hu­tan alam di Indo­ne­sia. Luas areal hutan Indonesia yang hilang da­lam setahun setara dengan luas negara Swiss, yakni 41.400 kilo­meter persegi (Statistik Kehutanan Indonesia 2011).

Dari segi sosial dapat dilihat munculnya sikap kurang bertanggung jawab yang dikarenakan adanya perubahan nilai dimana masyarakat pada umumnya sulit untuk membedakan antara yang benar dan salah, serta antara baik dan buruk. Hal tersebut disebabkan telah lamanya hukum tidak ditegakkan ataupun kalau ditegakkan, sering hanya menyentuh sasaran yang salah. Perubahan nilai ini bukanlah sesuatu yang mudah untuk dikembalikan tanpa pengorbanan yang besar. Kerugian dari segi lingkungan yang paling utama adalah hilangnya sejumlah pohon tertentu sehingga tidak terjaminnya keberadaan hutan yang berakibat pada rusaknya lingkungan, berubahnya iklim mikro, menurunnya produktivitas lahan, erosi dan banjir serta hilangnya keanekaragaman hayati (Sudarsono 2010).

Kerusakan habitat dan terfragmentasinya hutan dapat menyebabkan kepunahan suatu spesies termasuk fauna langka. Kemampuan tegakan (pohon) pada saat masih hidup dalam menyerap karbondioksida sehingga dapat menghasilkan oksigen yang sangat bermanfaat bagi mahluk hidup lainnya menjadi hilang akibat makin minimnya tegakan yang tersisa karena adanya penebangan liar. Berubahnya struktur dan komposisi vegetasi yang berakibat pada terjadinya perubahan penggunaan lahan yang tadinya mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya dan juga sebagai wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan, telah berubah peruntukanya yang berakibat pada berubahnya fungsi kawasan tersebut sehingga kehidupan satwa liar dan tanaman langka lain yang sangat bernilai serta unik sehingga harus jaga kelestariannya menjadi tidak berfungsi lagi. Dampak yang lebih parah lagi adalah kerusakan sumber daya hutan akibat penebangan liar tanpa mengindahkan kaidah manajemen hutan dapat mencapai titik dimana upaya mengembalikannya ke keadaan semula menjadi tidak mungkin lagi (Brigantoro 2007).

BAB III

PEMBAHASAN

3.1              Pengertian illegal logging

            Ilegal logging atau pembalakan liar berdasarkan Inpres No.5 Tahun 2011, tentang Pemberantasan Penebangan Kayu illegal (Illegal Logging) dan Peredaran Hasil hutan ilegal di Kawasan Ekosistem Leuser dan taman Nasional Tanjung Puting adalah penebangan kayu di kawasan hutan dengan tidak sah. Menurut pendapat Haryadi Kartodiharjo, illegal logging merupakan penebangan kayu secara tidak sah dan melanggar peraturan perundang -undangan, yaitu berupa pencurian kayu di dalam kawasan hutan Negara atau hutan hak (milik) dan atau pemegang izin melakukan penebangan lebih dari jatah yang telah ditetapkan dalam perizinan. Maka penebangan liar dapat didefinisikan sebagai tindakan menebang kayu dengan melanggar peraturan kehutanan. Tindakan ini adalah sebuah kejahatan yang mencakup kegiatan seperti menebang kayu di area yang dilindungi, area konservasi dan taman nasional, serta menebang kayu tanpa izin yang tepat di hutan-hutan produksi. Mengangkut dan memperdagangkan kayu illegal dan produk kayu illegal juga dianggap sebagai kejahatan kehutanan. Dengan kata lain batasan/pengertian illegal logging adalah meliputi serangkaian pelanggaran peraturan yang mengakibatkan eksploitasi sumber daya hutan yang berlebihan. Pelanggaran-pelanggaran ini terjadi di semua lini tahapan produksi kayu, misalnya pada tahap penebangan, tahap pengangkutan kayu, tahap pemprosesan dan tahap pemasaran, dan bahkan meliputi cara cara yang korup untuk mendapatkan akses ke kehutanan dan pelanggaran-pelanggaran keuangan, seperti penghindaran pajak.

3.2              Dampak illegal logging bagi masyarakat sekitar hutan

            Illegal logging memberi dampak yang sangat merugikan masyarakat sekitar, bahkan masyarakat dunia. Kerugian yang diakibatkan oleh kerusakan hutan tidak hanya kerusakan secara nilai ekonomi, akan tetapi juga mengakibatkan hilangnya nyawa yang tidak ternilai harganya. Adapun dampaknya ilegal logging pada masyarakat sekitar hutan antara lain :

·         Kepunahan berbagai varietas hayati

Penebangan secara ilegal sangat berdampak negatif terhadap ekosistem hutan, ilegal logging yang kian marak tentunya akan merusak habitat flora dan fauna. Dengan rusaknya habitat mereka, maka akan sulit bagi mereka untuk meneruskan hidup, contohnya lebah hutan yang hanya dapat tinggal di pohon pohon tinggi saja, jika habitat mereka hilang maka kemungkinan mereka akan punah akan semakin tinggi, hal ini akan sangat merugikan terutama masyarakat sekitarnya.

·         Berkurangnya persedian air bersih

Illegal Logging dapat mengakibatkan berkurangnya sumber mata air di daerah perhutanan. Pohon-pohon di hutan yang biasanya menjadi penyerap air untuk menyediakan sumber mata air untuk kepentingan masyarakat setempat, sekarang habis dilalap para pembalak liar. Hal ini mengakibatkan masyarakat di daerah sekitar hutan kekurangan air bersih dan air untuk irigasi. Menurut kompas, pada tahun 2007 ini tercatat 78 kejadian kekeringan yang tersebar di 11 provinsi dan 36 kabupaten di Indonesia.

·         Rusaknya lapisan tanah

Semakin berkurangnya lapisan tanah yang subur. Lapisan tanah yang subur sering terbawa arus banjir yang melanda Indonesia. Akibatnya tanah yang subur semakin berkurang. Jadi secara tidak langsung Illegal Logging juga menyebabkan hilangnya lapisan tanah yang subur di daerah pegunungan dan daerah sekitar hutan.

·         Bencana Alam

Dampak yang sudah mulai terasa sekarang ini adalah pada saat musim hujan wilayah Indonesia sering dilanda banjir dan tanah longsor. Menurut kompas, pada tahun 2007 Indonesia telah mengalami 236 kali banjir di 136 kabupaten dan 26 provinsi, di samping itu juga terjadi 111 kejadian longsor di 48 kabupaten dan 13 propinsi. Banjir dan tanah longsor di Indonesia telah memakan korban harta dan jiwa yang sangat besar. Kerusakan lingkungan yang paling terlihat yaitu di daerah Sumatera yang baru saja dilanda banjir badang dan tanah longsor sangat parah. Bahkan tidak sedikit masyarakat yang kehilangan harta benda, rumah, dan sanak saudara mereka akibat banjir dan tanah longsor. Bahkan menurut Kompas, di Indonesia terdapat 19 propinsi yang lahan sawahnya terendam banjir dan 263.071 hektar sawah terendam dan gagal panen.

3.3              Pihak yang terlibat dalam illegal logging

·         Masyarakat Biasa

Masyarakat biasa kerap menjadi pelaku illegal logging . Masyarakat biasa yang dimaksud di sini ialah masyarakat yang tinggal di sekitar hutan. Biasanya, mereka akan memanfaatkan hutan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, terutama kayu. Tidak hanya itu, terkadang mereka juga melakukan illegal logging untuk membuka lahan sebagai tempat tinggal. Selain itu, masyarakat biasa juga dapat sebagai pekerja ataupun  buruh di suatu perusahaan/organisasi.

·         Kalangan Pejabat

Pejabat dapat menjadi salah satu pelaku utama dan terpenting dalam kasus illegal logging. Karena apa? Karena mereka memiliki kekuasaan. Dengan adanya kekuasaan yang disalahgunakan, mereka dapat memberi izin kepada para pelaku pembalakan liar untuk menjalankan aksinya. Tidak hanya itu, kalangan pejabat kerap menjadi “protector” para cukong kayu untuk memuluskan aksinya. Hal inilah yang terkadang dapat membuat para cukong kayu terbebas dari jeratan hukum. Dari pemberian izin yang illegal ini, tentunya para pejabat terkait akan mendapatkan profit materi dari para cukong kayu ataupun perusahaan terkait.

·         Perusahaan/industri

Satu lagi subjek yang tak kalah krusialnya dari praktek illegal logging ialah para industri dan perusahaan. Mereka biasanya bergerak dalam bidang manufaktur. Pada umumnya, alasan para industri/perusahaan melakukan Illegal Logging ialah untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industry/perusahaannya. Mereka biasanya akan mengadakan kerja sama dengan kalangan tertentu untuk melancarkan aksinya. Tidak hanya perusahaan/industri skala kecil saja yang terlibat, bahkan beberapa  perusahaan/industri skala besar juga turut melakukan illegal logging.

3.4              Solusi penanggulangan illegal logging

·       Reboisasi atau penanaman kembali hutan yang gundul.

·       Penanaman hutan secara intensif menjadi pilihan terbaik karena bisa diprediksi. Sehingga kebutuhan kayu bisa diperhitungkan tanpa harus merusak habitat hutan alam yang masih baik.

·       Menerapkan sanksi yang berat bagi mereka yang melanggar ketentuan mengenai pengelolaan hutan. Misalkan dengan upaya pengawasan dan penindakan yang dilakukan di TKP (tempat kejadian perkara), yaitu di lokasi kawasan hutan dimana tempat dilakukannya penembangan kayu secara ilegal. Mengingat kawasan hutan yang ada cukup luas dan tidak sebanding dengan jumlah aparat yang ada, sehingga upaya ini sulit dapat diandalkan, kecuali menjalin kerjasama dengan masyarakat setempat. Ini pun akan mendapat kesulitan jika anggota masyarakat itu justru mendapatkan keuntungan materiil dari tindakan illegal logging.

·       Mengoptimalkan pos-pos tempat penarikan retribusi yang banyak terdapat di pinggir-pinggir jalan luar kota. Petugas pos retribusi hanya melakukan pekerjaan menarik uang dari truk yang membawa kayu, hanya sekedar itu. Seharusnya di samping melakukan penarikan uang retribusi juga sekaligus melakukan pengecekan terhadap dokumen yang melegalkan pengangkutan kayu. Dengan tindakan pengecekan seperti ini, secara psikologis diharapkan dapat dijadikan sebagai upaya shock therapy bagi para sopir truk dan pemodal. Selain dari itu, juga harus dilakukan patroli rutin di daerah aliran sungai yang dijadikan jalur pengangkutan kayu untuk menuju terminal akhir, tempat penampungan kayu.

·       Menelusuri terminal/tujuan akhir dari pengangkutan kayu ilegal, dan biasanya tujuan itu adalah perusahaan atau industri yang membutuhkan bahan baku dari kayu. Upaya ini dirasa cukup efektif untuk menanggulangi perbuatan-perbuatan illegal logging. Perusahaan atau industri seperti ini dapat dituding telah melakukan “penadahan”.Perbuatan menampung terhadap kayu-kayu ilegal oleh perusahaan, yang dalam bahasa hukum konvensional KUHP disebut sebagai penadahan tersebut, dapat dikategorikan sebagai kejahatan korporasi (corporate crime).

BAB IV

PENUTUP

4.1  Kesimpulan

Illegal logging merupakan salah satu kasus di sektor kehutanan  Indonesia yang tidak bisa diremehkan, mengingat dampak negatif yang ditimbulkannya baik secara langsung maupun tidak langsung cukup bersifat signifikan di kehidupan masyarakat sehari-hari. Penebangan kayu secara liar (illegal logging) merupakan gejala yang muncul akibat berbagai permasalahan yang sangat kompleks melibatkan banyak pihak dari berbagai lapisan. Ditambah lagi, bila praktek ini tetap dilakukan dengan itensitas yang tinggi, akan mengancam kehidupan anak cucu kita di masa mendatang. Oleh karena itu, perlu adanya perhatian yang intensif dan kooperasi yang solid antar pihak.

4.1  Saran

Berkenaan dengan illegal logging, sebaiknya semua pihak turut bahu membahu dalam meminimlisir praktek ini, karena tanpa adanya kerjasama antara pihak pemerintah dan masyarkat, maka praktek illegal logging akan sulit untuk dikecilkan presentasenya. Ditambah lagi, pemberantasan illegal logging bukanlah tanggung jawab suatu kalangan saja, tapi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

Pemerintah sebaiknya menjalakan fungsinya dengan baik dan benar sebagai aparat yang mengawasi dan menegakkan hukum yang berlaku, jangan sampai malah menjadi pelanggar (pelaku) dari aturan yang telah dibuat. Selain itu, pemerintah juga perlu mengadakan atau menjalin kemitraan dengan masyarakat. Dengan kemitraan ini, antar pihak akan lebih mudah untuk berkomunikasi dan bekerja sama. Di lain pihak, masyarakat sebaiknya bisa menjadi kontrol yang peka atas kinerja pemerintahan dalam menjalakan fungsinya dan berpartisipasi aktif dalam memberantas illegal logging, bukan hanya bisa menyalahkan dan memojokkan pemerintah tanpa berbuat apapun yang akan memperkeruh suasana tanpa solusi yang jelas.

DAFTAR PUSTAKA

Nurrochmat DR, Birgantoro BA. 2007. Pemanfaatan sumberdaya hutan oleh masyarakat di KPH Banyuwangi Utara. JMHT Vol. XIII (3) : Hal 172-181.

Kartodihardjo H. 2008. Diskursus dan aktor dalam pembuatan dan implementasi kebijakan kehutanan : masalah kerangka pendekatan rasional, Departemen Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan IPB. JMHT Vol. XIV (1) : Hal 19– 27.

Kompas.com

Suparmoko M. 2012. Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan, Suatu Pendekaan Teoritis. Yogyakarta (ID) : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gajah Mada BPFE.  

Kementerian Kehutanan. 2012. Statistik Kehutanan Indonesia 2011. Jakarta (ID) : Kemenhut.

Sudarsono T. 2010. Penegakan hukum dan putusan peradilan kasus-kasus Illegal logging. Jurnal Hukum. Vol 17 (1).

Read more »

Posted in: Kuliah

PERLINHUT - PENGARUH TOPOGRAFI PADA KECEPATAN PENJALARAN API KEBAKARAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang

Kebakaran dalam hutan dapat terjadi bila sedikitnya tersedia tiga komponen yaitu bahan bakar, oksigen atau udara, dan penyalaan api. Seluruh komponen tersebut sebagi bahan bakar, baik sendiri maupun secara komulaif, ditentukan oleh jumlah, kondisi terutama kadar airnya dan penyebaran dalam hutan. Kebakaran terjadi apabila ada setidaknya tiga faktor penentu, yaitu bahan yang dapat terbakar (materials), sumber api (ignition), dan zat asam (oksigen) yang bertemu atau berinteraksi dalam proses pembakaran. Bagaimanapun keringnya kayu dan bahan organis lainnya bila tidak ada sumber api, tentunya kebakaran hutan masih dapat dihindari (Ahmad 2008).

Bahan Bakar (Pohon, rumput, dan semak) dapat terbakar bila tersedia udara dan panas yang cukup. Tiga unsur tersebut biasa disebut “segitiga api”. Bila tiga unsur segi tiga api tersebut tidak tersedia secara lengkap, api tidak dapat membakar. Harus ada panas yang cukup untuk menyulut bahan bakar misalnya: panas dari korek api, batubara, api bekas memasak, dari kendaraan,dari chainsaw, dari puntung rokok dan lain-lain. Dan harus ada udara (oksigen) untuk dapat terbakar, tanpa ada udara sedikitpun api tidak akan hidup (Young and Giese 1991).

Pohan (1984) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa semakin curam lereng tidaklah menunjukkan semakin cepat api menjalar, akan tetapi pada kondisi kemiringan yang sedang (25%) api menjalar paling cepat. Untuk kemiringan 0% dan 15 % masih terlalu sedikit angin yang mempengaruhi kebakaran atau hanya bagian bawah angin saja yang berpengaruh permukaan kebakaran dan untuk kemiringan yang terlalu curam (45%) permukaan lereng dapat menghambat angin. Oleh karena itu, pada kemiringa 25% merupakan kondisi yang baik bagi angin untuk memindahkan panas dan mensuplai oksigen.

Faktor – faktor topografi yang penting meliputi: aspek, elevasi, daerah curam, tebing dan jeram. Kelerengan mempengaruhi penjalaran api, sifat – sifat dari nyala api dan perilaku api lainnya. Dalam hal ini kelerengan berpengaruh terhadap sudut nyala api (Weise and Biging 1996). Hasil penelitian Weise and Biging (1996) menunjukkan rata – rata sudut nyala api berkisar antara -39,5° untuk kelerengan 30%  kearah bawah hingga 13,5° untuk kelerengan 30%  kearah bawah tanpa adanya pengaruh angin.

1.2 Tujuan

Untuk mengetahui pengaruh berbagai kemiringan lereng pada laju penjalaran api kebakaran.

BAB II

BAHAN DAN METODE

2.1 Alat dan bahan

Alat-alat yang digunakan pada praktikum ini adalah :

·      Lidi

·      Penggaris

·      Korek api

·      Alat pengukur waktu

·      Penyangga berupa kincir

2.2  Cara Kerja

Cara kerja pada praktikum kali ini yaitu :

·         Menyiapkan alat-alat yang akan digunakan.

·         Mengukur panjang lidi awal.

·         Mengatur posisi bahan bakar ( lidi ) di penyangga pada berbagai kemiringan. Posisi kemiringannya yaitu pada 0º, 45º, 90º, 135º, dan 180º.

·         Menyulut lidi dengan korek apai dan mencatat waktu penjalaran api hingga apinya padam.

·         Mengukur kembali panjang lidi setelah proses pembakaran atau penjalaran api.

·         Mengulangi langkah yang sama pada setiap posisi kemiringan hingga tiga kali pengulangan.

·         Mencatat hasil praktikum pada tabel yang telah ada.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil

Tabel 1 Hasil Pengamatan Laju Penjalaran Api Pada Posisi Lidi yang Berbeda

Posis Lidi ( 0 )	Lama Api Padam (Detik)				Panjang Lidi Terbakar (cm)				Laju penjalaran (cm/detik)
	1	2	3	Rata-rata	1	2	3	Rata-rata
0	30,51	20,64	24,99	25,38	0,6	0,6	0,5	0,56	0,022
45	28,32	44,61	34,81	35,91	0,3	0,7	0,3	0,43	0,012
90	28,90	44,11	37,80	36,93	0,6	0,7	1	0,76	0,020
135	22,68	31,52	24,15	26,11	0,2	1,5	1,1	0,93	0,035
180	42,14	117,60	57,04	72,26	11,4	11,2	11,1	11,23	0,155

Grafik 1 Laju penjalaran api terhadap posisi batang lidi

 

3.2 Pembahasan

Praktikum ini dilakukan pengujian tentang pengaruh topografi pada kecepatan penjalaran api kebakaran. Prinsipnya yaitu untuk mengetahui pengaruh berbagai kemiringan lereng pada laju penjalaran api kebakaran. Bahan yang digunakan adalah batang lidi yang ditopang oleh besi penyangga yang dapat membentuk sudut lingkaran 360⁰. Sudut yang digunakan adalah sudut 0⁰, 45⁰, 90⁰, 135⁰, dan 180⁰. Masing-masing sudut diberi perlakuan tiga kali percobaan dan diambil nilai rata-ratanya untuk keakuratan data. Aspek yang diukur dalam percobaan ini adalah lamanya api padam(detik) dan panjang lidi terbakar (cm) dengan hasil akhir adalah laju penjalaran api (cm/detik). Percobaan-percobaan  yang dilakukan tersebut menghasilkan laju penjalaran api yang diberi perlakuan topografi 180⁰ lebih laju penjalaran apinya dari pada perlakuan topografi yang lainnya. Laju penjalaran api pada sudut 180⁰ dengan tiga kali percobaan yaitu 0,155 cm/detik, disusul oleh sudut 135⁰ dengan laju penjalaran apinya yaitu 0,035 cm/detik, selanjutnya disusul oleh sudut 0⁰ dengan laju penjalaran 0,022 cm/detik dan sudut 90⁰ dengan laju penjalaran 0,020 cm/detik, dan yang terakhir adalah sudut topografi 45⁰ dengan laju penjalaran 0,012 cm/detik. Hasil ini menunjukkan bahwa pada sudut 180⁰ laju penjalaran api sangat cepat karena faktor angin. Pada kondisi ini angin sangat leluasa mempengaruhi api, suplai oksigen sangat mendukung terjadinya proses pembakaran yang sempurna. Kondisi ini memudahkan api menghantarkan panas kebahan bakar, terlebih lagi arah peregerakan api yang di pengaruhi oleh angin mengarah keatas atau melawan arah gravitasi bumi, sehingga bahan bakarnya mudah terbakar dengan cepat. Begitu juga dengan kondisi sudut topografi 135⁰ faktor angin juga sangat berpengaruh pada kondisi ini dengan kepala api mengarah keatas, sehingga mempercepat laju pembakaran. Laju penjalaran terendah berada pada  posisi 45⁰. Hal ini disebabkan karena faktor angin kurang mendukung. Penjalaran api lebih dominan kearah atas, sehingga memperlambat penghantaran panas ke bahan bakarnya dan penghambat laju penjalaran apinya. Faktor lain yang mempengaruhinya yaitu waktu penyuluran api, api belum menyala secara normal sehingga api mudah padam.

Pohan (1984) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa semakin curam lereng tidaklah menunjukkan semakin cepat api menjalar, akan tetapi pada kondisi kemiringan yang sedang (25%) api menjalar paling cepat. Untuk kemiringan 0% dan 15 % masih terlalu sedikit angin yang mempengaruhi kebakaran atau hanya bagian bawah angin saja yang berpengaruh permukaan kebakaran dan untuk kemiringan yang terlalu curam (45%) permukaan lereng dapat menghambat angin. Oleh karena itu, pada kemiringa 25% merupakan kondisi yang baik bagi angin untuk memindahkan panas dan mensuplai oksigen. Hasil penelitian Pohan tersebut tidak sesuai dengan hasil praktikum yang dilakukan, pada hasil praktikum yang dilakukan laju penjalaran api yang paling cepat adalah pada sudut topografi 180⁰. Hal ini diduga karena metode yang dilakukan berbeda.

BAB IV

KESIMPULAN

 4.1 Kesimpulan

            Laju penjalaran api sangat ditentukan oleh faktor lingkungan, salah satunya adalah faktor topografi. Dalam prakteknya laju penjalaran api pada sudut 180⁰ sangat cepat dibandingkan dengan sudut yang lainnya. Hal ini disebabkan oleh pengaruh angin terhadap penjalaran api dan kepala api menjalar ke atas.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad ST.2008. Pengaruh Data Hotspot untuk Minotoring Kebakaran Hutan. Medan (ID) : USU Repasitory.

Pohan ZR. 1984. Pengaruh Berbagai Kecepatan Angin dan Kemiringan Lereng Terhadap Kecepatan Menjalarnya Api [skripsi]. Bogor: Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor.

Young RA, Giese RL. 1991. Introduction to Forest Fire. Toronto Canada (CA) : John Wiley and Sons Inc.

Read more »

Posted in: Kuliah

TUGAS PENGANTAR MANAJEMEN - MANAJEMEN SUMBERDAYA MANUSIA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah sehingga tugas ini dapat diselesaikan oleh penulis. Tugas ini telah kami susun sebagai salah satu syarat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pengantar Manajemen. Penulis mengucapkan kepada Ibu Dedeh yang telah bersedia menjadi narasumber tugas Pengantar Manajemen “Manajemen Sumberdaya Manusia di Cappucino Cincau Starbooth, Babakan Tengah”.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wonny Ahmad Ridwan selaku dosen mata kuliah Pengantar Manajemen. Kami menyadari dalam penyusunan tugas masih ada kesalahan dan kekurangan. Maka dari itu mohon kritik dan saran yang membangun.

Bogor, 20 April 2016

Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.       Latar Belakang

Salah satu sumber daya yang penting dalam manajemen adalah sumber daya manusia atau human resources. Pentingnya sumber daya manusia ini, perlu disadari oleh semua tingkatan manajemen. Bagaimanapun majunya teknologi saat ini, namun faktor manusia tetap memegang peranan penting bagi keberhasilan suatu organisasi. Menurut Buchari Zainun (2001) manajemen sumber daya manusia merupakan bagian yang penting, bahkan dapat dikatakan bahwa manajemen itu pada hakikatnya adalah manajemen sumber daya manusia atau manajemen sumber daya manusia adalah identik dengan manajemen itu sendiri. Dalam suatu organisasi bisnis, diperlukan manajemen pengelolaan bisnis yang dapat menunjang operasional organisasi dalam menghadapi tantangan-tantangan dan dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Salah satunya melalui peningkatan kompetensi dan peran dari fungsi Sumber Daya Manusia (SDM) yang merupakan “jiwa” (soul) dari organisasi. Banyak perusahaan memberi porsi tugas, tanggung jawab, dan kewenangan fungsi SDM belum sampai pada tahapan menjadi mitra strategis bagi perusahaan (Majalah Swa Sembada 2008). Salah satu faktor dominan penyebabnya adalah kurangnya pemahaman, baik manajemen perusahaan maupun manajer yang bertanggung jawab dalam fungsi SDM mengenai peran manajemen SDM (MSDM) di dalam organisasi. 

Dalam mempelajari lebih lanjut tentang manajemen sumberdaya manusia diperlukan survei lapang yang riil dalam dunia usaha. Sebagai contoh, kami mengunjungi usaha Capucino Cincau Starbooth yang berada di Babakan Tengah Kecamatan Dramaga Bogor dalam upaya mempelajari manajemen sumberdaya manusia.

1.2         Tujuan

Mempelajari manajemen sumberdaya manusia dalam kaitannya didunia usaha.

1.3          Ruang Lingkup

Waktu    : 20 April 2016

Tempat   : Cappucino Cincau Starbooth Babakan Tengah.

Bahasan : Mengetahui manajemen sumberdaya manusia di UMKM Capucino Cincau Starbooth Babakan Tengah.

BAB II

PEMBAHASAN

Dalam mempelajari manajemen sumberdaya manusia kami mengambil contoh Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), yaitu Cappucino Cincau Starbooth. Usaha ini bergerak dibidang minuman dalam kemasan. Cappucino Cincau Starbooth berlokasi di Babakan Tengah. Cappucino Cincau Starbooth menawarkan delapan variasi rasa, yaitu vanilla, cokelat, taro, capuucino, green tea, leci, strawberry, dan moka. Usaha ini dimiliki oleh Ibu Dedeh dan sudah memiliki empat orang karyawan. Segmen pasar dari Cappucino Cincau Starbooth adalah kalangan mahasiswa dan masyarakat umum. Akan tetapi segmen pasar lebih didominasi oleh kalangan mahasiswa.

Manajemen yang diterapkan oleh UMKM Cappucino Cincau Starbooth adalah dengan sistem kendali dipegang oleh pemilik usaha dan dibantu oleh karyawan. Sistem perekrutan karyawan yang dilakukan UMKM ini dengan cara melamar secara langsung ke UMKM tersebut. Kriteria karyawan yang akan diterima oleh pemilik harus memiliki sifat jujur, memiliki pengalaman kerja, dan bertanggung jawab. Setelah itu, pemilik usaha akan melakukan pelatihan langsung kepada karyawannya melalui praktek kerja di usaha ini. Dalam monitoring dan evaluasi kinerja para karyawannya, pemilik usaha mengawasi karyawan secara berkala terhadap kinerja karyawannya dan memberikan arahan apabila karyawan melakukan kesalahan.

           

Orientasi dan pemutusan kerja dalam usaha ini adalah secera kekeluargaan. Pemilik usaha akan mempertahankan karyawannya jika memiliki kinerja yang baik. Seperti mampu bekerja secara ulet, gigih, dan jujur. Tetapi apabila karyawannya melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan nilai budaya yang diterapkan dalam usaha ini yakni sikap jujur, gigih, dan bertanggung jawab, maka pemilik usaha akan mengambil langkah tegas dalam bentuk pemutusan hubungan kerja. Demi mencapai tujuan usaha yaitu mampu maju dalam persaingan dunia usaha, langkah perencanaan kedepan dan pengembangan karir yang dilakukan oleh usaha ini adalah dengan membuka cabang di berbagai daerah, berinovasi terhadap produk yang ditawarkan, dan melakukan pelatihan soft skill kepada karyawannya. Dalam hubungan sosialnya  kepada masyarakat (CSR), UMKM Cappucino Cincau Starbooth ini memberikan sumbangan melalui RW setempat untuk digunakan dalam membantu pembuatan rumah warga. Selain itu juga membuat pelebaran jalan umum disekitar tempat usahanya.

           

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

3.1 Kesimpulan

Manajemen sumberdaya organisai dalam studi kasus UMKM Cappucino Cincau Starbooth Babakan Tengah sepenuhnya belum dapat dikatakan baik. Dalam pelaksanaan manajemen sumberdaya organisasinya UMKM Cappucino Cincau Starbooth ini belum menerapkan perkiraan resiko kedepan terhadap usaha yang dijalaninya. Hanya saat ini usaha Cappucino Cincau Starbooth telah menerapkan sistem perekrutan karyawan secara internal, memberikan pelatihan kepada karyawannya, mengadakan CSR kepada masyarakat setempat, dan perencanaan usaha jangka panjang.

3.2 SARAN

            Hendaknya pihak Departemen menginstruksikan tugas secara jelas dan diterangkan oleh Dosen pengajar, agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penafsiran tugas yang akan dikerjakan.

DAFTAR PUSTAKA

Kuswanto S, Mangkuprawira S, Djohar S, Hermawan A. 2010. Peran MSDM strategik dalam pengembangan perusahaan : studi kasus pada perusahaan industri Petrokimia. Jurnal Manajemen dan Organisasi. Vol 1 (3). Hal 162-170.

Read more »

Posted in: Kuliah